Matasosial.com, – Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menjadi tonggak baru dalam sejarah hubungan ekonomi kedua negara. Negosiasi intensif menghasilkan pencapaian besar: 90% usulan Indonesia diterima, sehingga 1.819 produk nasional memperoleh tarif 0% di pasar Amerika. Produk unggulan seperti sawit, kopi, kakao, serta komponen elektronik kini memiliki akses lebih luas. Selain itu, ekspor tekstil diproyeksikan meningkat hingga sepuluh kali lipat, dengan perlindungan harga pangan domestik dan komitmen investasi strategis senilai USD 38,4 miliar.
Diplomasi Personal Presiden Prabowo
Dalam perundingan antarnegara, kedekatan personal menjadi faktor penting. Presiden Prabowo melakukan diplomasi langsung dengan para pemimpin dunia. Pada hari penandatanganan, lebih dari 15 kepala negara hadir, namun hanya Indonesia yang berhasil menandatangani kesepakatan langsung dengan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan posisi tawar Indonesia yang semakin kuat di panggung internasional.
Pernyataan Seskab Teddy
“Intinya, kita Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Sebelum ada Keputusan Supreme Court, maka maaf gug, kita sudah negosiasi bahwa presiden dan tim dari 32 persen menjadi 19 persen. Kemudian mungkin juga akan bisa lebih turun lagi,” ungkapnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah antisipatif sebelum keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat keluar. Negosiasi yang dilakukan berhasil menurunkan tarif dari 32% menjadi 19%, sebuah pencapaian yang menunjukkan efektivitas diplomasi ekonomi Indonesia.
“Nah, setelah ada Supreme Court kemarin, ya tentunya dari 19 persen menjadi 10 persen, itu secara hitung-hitungan lebih baik. Tapi intinya pada prinsipnya, Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kita sudah siap ayun sebelum hujan,” ujar Teddy dalam Keterangan resmi yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Kabinet, Sabtu (21/2/2026).
Teddy menambahkan bahwa keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menurunkan tarif menjadi 10% justru semakin menguntungkan Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa kesiapan menghadapi segala kemungkinan tetap menjadi prinsip utama pemerintah.
Pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
“Nah, bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan. Artinya dalam tanda petik, mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR,” jelasnya.
Airlangga menjelaskan bahwa perjanjian bilateral ini memiliki mekanisme yang jelas. Setelah penandatanganan, kedua negara diberi waktu 60 hari untuk berkonsultasi dengan lembaga legislatif masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi perjanjian tetap berjalan sesuai aturan, meskipun ada dinamika kebijakan tarif global.
“Alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen, itu kita minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agrikultur dalam bentuk eksekutif order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan,” ungkapnya.
Airlangga menegaskan bahwa tarif 0% untuk produk agrikultur seperti kopi dan kakao tetap berlaku. Hal ini karena sudah diatur melalui executive order yang berbeda, sehingga tidak terpengaruh oleh keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Dampak dan Prospek ke Depan
Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menetapkan tarif 10% untuk 150 hari ke depan memang menimbulkan ketidakpastian global. Namun, Indonesia berada dalam posisi aman karena perjanjian bilateral memberikan perlakuan khusus. Dengan adanya diferensiasi kebijakan tarif, Indonesia memperoleh keuntungan yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain.
Presiden Prabowo menekankan bahwa diplomasi langsung yang dilakukan bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah juga terus mempelajari seluruh risiko yang mungkin timbul, serta menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional.