Matasosial.com, Sukabumi, Sinergi antara DPR RI dan DPRD Kabupaten Sukabumi tampak nyata dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di GOR Surade, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/3/2026).
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, hadir bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan jalannya program sesuai aturan. Ia didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKB, H. Dadang Hermawan, serta kader PKB Dapil VI dan masyarakat sekitar.
Dalam penjelasannya, Zainul menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan agar pelaksanaan MBG benar-benar sesuai standar, terlebih di bulan Ramadan.
“Kita ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaannya. Ada beberapa masukan dari masyarakat, khususnya terkait menu kering yang dibagikan dua hari sekali selama Ramadan,” ujarnya.
Ia menyoroti adanya keluhan mengenai kualitas, komposisi, hingga harga menu yang dianggap belum seragam. Karena itu, ia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjaga mutu makanan dan tidak menurunkan standar.
“Kalau ada kekurangan dan segera diperbaiki, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau berulang tanpa evaluasi, tentu perlu dipertimbangkan langkah tegas,” tegasnya.
Zainul juga menekankan pentingnya keterbukaan pengelola SPPG terhadap kritik. Menurutnya, ruang dialog harus selalu tersedia agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Program ini harus dijaga bersama. Jangan alergi kritik. Kalau ada komplain, ajak dialog, jelaskan secara terbuka, termasuk soal harga dan komposisi,” katanya.
Sementara itu, H. Dadang Hermawan menegaskan DPRD Kabupaten Sukabumi siap menampung aspirasi warga dan berkoordinasi dengan pihak terkait bila ditemukan kendala di lapangan.
“Kami di daerah tentu siap menerima laporan masyarakat dan akan mengawal agar program ini berjalan sesuai harapan,” ujarnya singkat.
Perwakilan BGN, Ramzi, menambahkan bahwa pihaknya membuka akses pengaduan seluas-luasnya. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Kepala SPPG, KPPG, media sosial resmi, maupun layanan Sahabat Gizi (SAGI) di hotline 127 yang terhubung langsung ke pusat.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah SPPG di berbagai daerah telah dikenai sanksi penghentian operasional akibat pelanggaran yang terbukti.
Melalui kegiatan ini, DPR RI bersama BGN dan DPRD Kabupaten Sukabumi berharap implementasi Program MBG semakin optimal, transparan, serta memberikan manfaat gizi sekaligus dampak ekonomi bagi masyarakat Sukabumi.