MataSosial.com – Sukabumi – Pendopo Sukabumi menjadi ruang diskusi penting ketika Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membahas baseline dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Agenda ini melibatkan berbagai perangkat daerah dan mitra terkait, dengan tujuan menyempurnakan dokumen yang kelak menjadi pedoman penataan permukiman masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menekankan pentingnya masukan dari semua pihak agar RP3KP benar-benar komprehensif dan objektif. “Beri masukan terbaik agar menghasilkan dokumen yang komprehensif, objektif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, lintas sektor harus bersinergi sehingga kebijakan yang lahir mampu meningkatkan kualitas lingkungan hunian.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sendi Apriadi, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini difokuskan pada percepatan penanganan kawasan kumuh. Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian kawasan kumuh pada tahun 2027, lebih cepat dari rencana awal. “Target tersebut akan dilaksanakan melalui inovasi Gerakan Bangun Percepatan Ekosistem Hunian melalui Sinergi Organisasi, Kemitraan, dan Marketing Publik yang Inovatif di Kabupaten Sukabumi,” terangnya.
Program tersebut tidak hanya menyentuh aspek fisik penataan kawasan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan skema pembiayaan kreatif. Dengan pendekatan ini, penanganan permukiman diharapkan berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Dokumen RP3KP sendiri diharapkan menjadi acuan pembangunan perumahan yang terencana, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Semangat Sukabumi Mubarokah tercermin jelas: hunian yang layak bukan sekadar tempat tinggal, melainkan fondasi kehidupan yang harmonis, produktif, dan penuh keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi.
