Jakarta, 6 Agustus 2026 – Dunia AI sedang berubah cepat. Kecerdasan artifisial kini bukan hanya menjawab pertanyaan, tetapi sudah mampu merencanakan, mengambil keputusan, bahkan mengeksekusi tindakan secara mandiri.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, perubahan ini menuntut tata kelola yang kuat agar setiap pemanfaatan AI tetap akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI sebagai fondasi pengembangan AI di Indonesia.
“Ketika AI tidak lagi sekadar menjawab, namun mulai mengambil tindakan, bagaimana kita meminta pertanggungjawaban saat tindakan tersebut salah?” ujar Nezar dalam Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta Pusat.
Risiko Baru AI
Nezar menjelaskan, kesalahan AI kini bisa berdampak langsung pada transaksi, perubahan data, proses persetujuan, hingga layanan publik otomatis. “Tantangannya bukan semata-mata berasal dari kemampuan AI, melainkan dari kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dengan kemampuan tata kelola untuk mengimbanginya. Kondisi itu berpotensi memunculkan krisis etika dan akuntabilitas apabila tidak diantisipasi sejak dini,” jelasnya.
Pilar Tata Kelola AI
Pemerintah merancang regulasi dengan dua pilar utama:
- Human-Centered AI → AI harus memperkuat kapasitas manusia, bukan menggantikannya. Keputusan besar tetap diawasi manusia, algoritma harus bisa dijelaskan dan diaudit, serta pengembangan AI memperhatikan konteks sosial-budaya Indonesia.
- Risk-Based Governance → Sistem AI berisiko tinggi wajib menjalani penilaian risiko sejak tahap perancangan. Transparansi akan diterapkan melalui pengungkapan model, pemberitahuan kepada pengguna, dan pelabelan konten AI.
Untuk sektor strategis seperti kesehatan dan keuangan, mitigasi risiko akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.
Komitmen Publik
Nezar menegaskan, tata kelola harus hadir sebelum risiko berkembang lebih besar seiring meningkatnya otonomi AI. “Jawaban pemerintah terletak pada kerangka kerja berbasis risiko dan berpusat pada manusia yang sedang kita bangun bersama. Namun yang lebih penting adalah komitmen seluruh pemangku kepentingan agar tidak pernah membiarkan kecepatan inovasi melampaui komitmen kita terhadap akuntabilitas,” tandasnya.