Matasosial.Com, Merauke – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Kristomei Sianturi meminta pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Selatan. Langkah tersebut mencakup pengawasan aktivitas pembukaan lahan, edukasi masyarakat, serta optimalisasi personel dan peralatan pemadaman.
Kristomei menyampaikan arahan tersebut saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla dan kekeringan di Provinsi Papua Selatan. Rapat berlangsung di Kantor Bupati Merauke, pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2026.
Merauke Jadi Penyumbang Terbesar Karhutla
Kepala BNPB secara khusus menyoroti Kabupaten Merauke. Wilayah tersebut menjadi kontributor terbesar kejadian karhutla di Papua Selatan, terutama pada klaster Jago Merah-Tanah Miring.
Berdasarkan analisis geospasial citra satelit Sentinel-2 dan MODIS, Kabupaten Merauke menyumbang 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam di Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, data per 30 Oktober 2026 menunjukkan Papua Selatan berada pada peringkat kedelapan dari 38 provinsi untuk jumlah titik panas. Namun, provinsi tersebut menempati peringkat kedua berdasarkan luas kebakaran.
Kepala BGN Sudaryono Targetkan 5 sampai 10 Ribu SPPG Layani MBG Prasmanan Tanpa Antre Hingga Akhir 2026
Kemudian, klaster Jago Merah-Tanah Miring menjadi perhatian utama. Klaster tersebut mencakup empat wilayah, yakni Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga.
Dari total 502 hektare area kebakaran yang belum padam di Papua Selatan per 29 Oktober, sekitar 250 hektare atau hampir separuhnya berada di klaster tersebut. Selain itu, klaster ini menyumbang 36 persen titik panas provinsi berdasarkan data per 30 Oktober.
Oleh karena itu, proporsi area kebakaran yang belum padam di klaster tersebut relatif lebih besar dibandingkan kontribusinya terhadap jumlah titik panas. Kondisi ini mengindikasikan kebakaran di wilayah tersebut lebih sulit padam sehingga membutuhkan penanganan lebih intensif.
Faktor Pemicu Dari Alam dan Aktivitas Manusia
Sebelumnya, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menjelaskan pemicu karhutla di wilayahnya. Ia menyebut kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia memicu kebakaran.
Kemarau panjang yang terpengaruh fenomena El Nino membuat lahan semakin kering. Pada ekosistem savana, serasah daun dan ranting yang mengering menjadi material mudah terbakar sehingga api mudah muncul dan menyebar.
Kepala Kampung Yamboi : Terima Kasih Kepada Satgas TMMD Ke-130
Di sisi lain, praktik pembukaan lahan pertanian maupun area berburu dengan cara bakar masih terjadi di masyarakat. Selain itu, kelalaian seperti membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di lahan kering juga berpotensi memicu kebakaran.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala BNPB menekankan penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan pencegahan pembakaran harus diperkuat agar tidak muncul sumber api baru.
Ia meminta aparat penegak hukum dan aparatur kewilayahan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat. Selain itu, aparat perlu menelusuri faktor penyebab kebakaran untuk memastikan apakah kebakaran terpicu faktor alam, kelalaian, atau aktivitas pembakaran sengaja untuk membuka lahan.
BNPB Dorong Edukasi Massif dan Optimalisasi Peralatan
Selanjutnya, Kepala BNPB meminta pemerintah daerah melibatkan tokoh masyarakat, lingkungan sekolah, dan gereja untuk memperluas edukasi bahaya pembakaran lahan. Upaya ini penting karena dampak karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Dalam rapat tersebut, panitia menyampaikan adanya warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut akibat paparan asap kebakaran.
Selain memperkuat pencegahan, Kristomei meminta optimalisasi dukungan personel, peralatan, dan fasilitas pemadaman dari seluruh unsur. Ia mengapresiasi keterlibatan TNI, Polri, dan Manggala Agni dalam penanganan karhutla. Selain itu, ia mendorong pemanfaatan fasilitas Komando Resor Militer untuk mendukung operasi pemadaman di wilayah terdampak.
Kepala Kampung Yamboi Ungkap Kebiasaan Unik Warganya, Tidak Makan Pinang dan Tidak Merokok
Sebagai bentuk dukungan, BNPB menyalurkan bantuan logistik dan peralatan pemadaman senilai kurang lebih Rp177 juta kepada Pemerintah Kabupaten Merauke. Bantuan tersebut untuk Kelompok Masyarakat Peduli Api guna memperkuat kapasitas dan kesiapan dalam pencegahan serta penanganan awal kebakaran.
Bantuan yang panitia serahkan secara simbolis pada akhir rapat koordinasi tersebut terdiri atas dua unit pompa air Robin 3 inci 7 HP, 10 unit jet shooter backpack, 20 rol selang hantar 2,5 inci x 30 meter, dua unit nozzle pemadam dengan variable nozzle 2,5 inci, 30 pasang sepatu bot pemadam, serta 30 unit masker 3M.
Oleh karena itu, dukungan peralatan ini diharapkan menunjang kesiapan kelompok masyarakat dalam melakukan pemadaman awal. Selain itu, bantuan tersebut memperkuat upaya penanganan karhutla bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.
Waspada Kekeringan Panjang dan Potensi Banjir
Di tengah upaya penanganan karhutla, kondisi iklim menunjukkan potensi kekeringan masih perlu waspada. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Teuku Faisal Fathoni yang juga hadir dalam rapat tersebut memaparkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia yang mengalami hari tanpa hujan berada di selatan garis khatulistiwa, termasuk wilayah Papua Selatan.
Berdasarkan pemantauan sepuluh harian hingga 20 Oktober 2026, tercatat 329 titik pengamatan mengalami HTH kategori panjang, 391 titik kategori sangat panjang, dan 1.707 titik kategori ekstrem panjang. HTH terpanjang mencapai 171 hari yang tercatat di Pos Hujan BPP Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bamsoet Desak Kapolri Sekaligus Kepala BNN Larang Total Vape serta Tangkap Jaringan Narkotika Cair
Khusus wilayah Papua Selatan, prakiraan curah hujan pada dasarian I November 2026 menunjukkan sebagian besar wilayah masih berpotensi mengalami hujan kategori rendah. Sementara itu, awal musim hujan 2026/2027 diprediksi berlangsung secara bertahap dan lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Wilayah utara diprakirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir November, sedangkan wilayah tengah dan selatan menyusul pada pertengahan hingga akhir Desember 2026.
Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan dan pengendalian karhutla belum dapat kendur. Pemerintah daerah perlu tetap mengantisipasi potensi munculnya titik kebakaran baru selama kondisi kering masih berlangsung.
Pada saat bersamaan, Kristomei mengingatkan pemerintah daerah agar mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah. Berdasarkan informasi potensi ancaman periode 30 Oktober hingga 2 November 2026, sebanyak 46 dari total 80 kecamatan di Papua Selatan berada dalam status waspada terhadap potensi banjir atau tanah longsor.
Menurutnya, terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, lahan yang baru terbakar kehilangan tutupan vegetasi sehingga berpotensi lebih rentan terhadap limpasan air ketika hujan turun. Kedua, sumber daya penanganan saat ini masih banyak terfokus pada pengendalian karhutla, sehingga perlu kesiapan untuk mengalihkan dan membagi kekuatan apabila terjadi banjir maupun tanah longsor.
Untuk itu, Kepala BNPB meminta BPBD Provinsi Papua Selatan dan BPBD kabupaten segera menginventarisasi ketersediaan serta kebutuhan peralatan, logistik, dan sarana pendukung penanganan karhutla maupun kesiapsiagaan menghadapi banjir. Hasil inventarisasi tersebut dapat diajukan kepada BNPB untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan prioritas penanganan di daerah.
Kristomei menegaskan pengendalian karhutla dan pengurangan risiko bencana di Papua Selatan membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan. Penguatan operasi di lapangan harus berjalan beriringan dengan pencegahan, pengawasan, edukasi masyarakat, serta kesiapan menghadapi ancaman bencana berikutnya.
Jadi Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Maruli Akan Optimalkan Sistem Swakelola
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, BNPB mendorong seluruh unsur di Papua Selatan untuk memperkuat langkah penanganan dan pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang, sekaligus memastikan masyarakat tetap terlindungi dari ancaman bencana pada masa peralihan musim.