Matasosial.com, jakarta – Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menegaskan perlunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) di enam provinsi se-Tanah Papua. Dorongan ini muncul dari kekhawatiran serius mengenai akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan dana publik.
“Apabila audit menemukan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran, saya mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) terhadap pimpinan MRP,” ujar Paul melalui sambungan telepon, Minggu.
Anggaran Fantastis dan Kekhawatiran Publik
Paul mengungkapkan, alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota MRP di enam provinsi mencapai sekitar Rp181,44 miliar per tahun. Jumlah tersebut belum termasuk belanja operasional sekretariat, seperti perjalanan dinas, pengadaan kendaraan, dan berbagai kegiatan lain. Jika dihitung sejak 2022, total dana yang digelontorkan diperkirakan sudah menembus angka triliunan rupiah.
Menurutnya, audit bukan sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk menilai kinerja dan penggunaan anggaran MRP, baik periode sekarang maupun sebelumnya. Tujuannya jelas: memastikan dana otonomi khusus Papua benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Transparansi dan Konsekuensi Hukum
Paul menekankan agar hasil audit dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini diharapkan memperkuat akuntabilitas MRP sekaligus menjawab pertanyaan publik terkait pemanfaatan anggaran negara. Ia menegaskan, jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau kerugian negara, proses hukum harus segera dijalankan. Pergantian pimpinan melalui mekanisme PAW pun menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
“Jika ada temuan kerugian negara, harus diproses hukum dan dilakukan pergantian pimpinan,” tegasnya.
Evaluasi Peran MRP
Lebih jauh, Paul menyoroti MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Ia menilai perlu evaluasi mendalam terhadap kinerja lembaga ini, mengingat persoalan mendasar masyarakat adat—seperti hak atas tanah, pelanggaran HAM, konflik sosial, hingga dampak pembangunan—belum terselesaikan secara tuntas. Dana otonomi khusus, menurutnya, seharusnya memberi manfaat nyata dan terukur bagi kesejahteraan orang asli Papua.
Komitmen Pengawasan
Paul berharap BPK RI segera merilis hasil audit agar polemik tidak berlarut. Ia bahkan mengancam akan menggelar aksi di depan kantor BPK RI di Jakarta jika audit tidak segera dilakukan. Sebagai anggota DPD, ia berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di Papua, termasuk dana otonomi khusus.
“Kami ingin memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua,” tutupnya.
