Mandatori B50 dan Bioetanol: Presiden Tekankan Efisiensi BUMN untuk Energi Nasional

Energi29 Dilihat

Bogor – Minggu, 9 Agustus 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin pertemuan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta jajaran terkait. Pertemuan ini menjadi ajang penting bagi pemerintah dalam menegaskan arah kebijakan energi nasional sekaligus pembenahan tata kelola BUMN.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menerima laporan dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri mengenai perkembangan program mandatori B50 (biodiesel 50 persen) yang telah diluncurkan pada Juli lalu. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.

Selain itu, Simon juga memaparkan kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol, yang diharapkan dapat menjadi bagian dari transisi energi bersih dan berkelanjutan. Presiden menekankan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi tonggak penting dalam menjaga ketahanan energi nasional serta mendukung target Indonesia menuju net zero emission di masa depan.

Tidak hanya membahas agenda energi, Presiden juga memberikan arahan terkait pembenahan tata kelola perusahaan negara. Ia menegaskan perlunya penyederhanaan struktur organisasi di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya dengan mengurangi lapisan birokrasi serta anak dan cucu perusahaan. Langkah ini diarahkan agar BUMN lebih lincah, efisien, dan produktif dalam menghadapi tantangan global.

Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan diharapkan berlangsung lebih cepat, transparan, dan mampu mendukung inovasi. Presiden menekankan bahwa BUMN harus menjadi motor penggerak pembangunan, bukan sekadar entitas bisnis, sehingga keberadaannya benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.

Pertemuan di Hambalang ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan ketahanan energi dengan efisiensi tata kelola, sekaligus menegaskan arah kebijakan strategis menuju Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *