JAKARTA, matasosial.com – Kementerian Komunikasi dan Digital resmi memiliki jajaran pejabat administrator dan pengawas baru. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Rabu 26 Agustus 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berpesan keras agar tidak ada lagi pola kerja “business as usual”. Ia menekankan perubahan struktur harus dibarengi perubahan cara kerja yang dirasakan langsung masyarakat.
“Kalau Bapak/Ibu menjalankan tugas business as usual, padahal dunia sedang bergejolak dan digitalisasi melompat dengan cepat, kita tidak akan mencapai target apa pun kalau tidak ada keberanian dan inovasi,” kata Meutya.
Menurut Meutya, tolok ukur keberhasilan bukan dari jabatan atau penilaian internal. Yang paling utama adalah kepercayaan publik.
“Kalau masyarakat belum menganggap kita berhasil atau masyarakat mengatakan bahwa kita arahnya salah, itu menjadi tolok ukur tertinggi untuk menilai keberhasilan kita sebagai lembaga,” ujarnya.
Ia meminta kebijakan yang sudah dibuat tidak berhenti sebagai dokumen. Implementasi harus nyata, mulai dari kecepatan layanan perizinan, pengawasan, pengujian perangkat, penyelesaian pengaduan, hingga keterbukaan informasi.
“Sehebat apa pun peta jalan yang dirancang, sebaik apa pun regulasi yang dilahirkan, akan berhenti menjadi dokumen yang tidak berarti jika tidak dilaksanakan oleh tim yang ada di bawahnya,” kata Meutya.
Memasuki tahun kedua RPJMN 2025-2029, Kemkomdigi diminta fokus mengejar target 2029. Arahnya menggunakan prinsip T3: Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Tujuannya membangun transformasi digital yang berdaulat, inklusif, dan memberdayakan masyarakat.
Untuk mencapai itu, Meutya menetapkan 5 prinsip kerja bagi pejabat yang baru dilantik: kolaborasi lintas fungsi, integritas, keberanian berinovasi, akuntabilitas berbasis dampak, dan keteladanan dalam melayani.
Perubahan struktur organisasi disebutnya sebagai bentuk kepercayaan baru dari Presiden. Karena itu harus dijawab dengan kinerja.
Ia juga mengingatkan setiap pejabat agar memahami tugas dan fungsi baru. Jangan sampai hanya mengulang cara kerja lama.
“Kalau ada di jabatan ini kerjanya seperti dulu berarti ada yang salah,” tegas Meutya.
Di akhir arahannya, Meutya meminta seluruh jajaran menjaga kepercayaan publik. Mandat negara harus dibuktikan melalui layanan digital yang semakin baik dan berdampak bagi masyarakat.