Jakarta — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi santai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Menurutnya, hal itu bukan masalah bagi Golkar karena mekanisme kepemimpinan di internal partai sudah berjalan dinamis.
Bahlil menegaskan bahwa pergantian ketua umum di Golkar kerap terjadi dalam setiap Musyawarah Nasional (Munas). “Di Golkar itu bukan dua periode, setiap Munas ada ketua umumnya baru,” ujarnya saat ditemui di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.
Ia menambahkan, tidak sedikit ketua umum Golkar yang hanya menjabat satu periode. Karena itu, jika ada yang mampu bertahan hingga dua periode, hal tersebut justru dianggap sebagai pencapaian. “Kalau dua itu nasib, kalau ada prestasi mungkin bisa lebih,” katanya.
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa setiap partai memiliki mekanisme internal masing-masing dalam menentukan kepemimpinan. Ia menolak gagasan penyeragaman aturan masa jabatan antarpartai. “Anggaran dasar dibuat di Munas, itu keputusan tertinggi. Jadi jangan dibuat seragam,” tegasnya.
Bahlil memastikan Golkar tetap berpegang pada aturan internal yang ditetapkan melalui forum tertinggi partai, yakni Munas. Baginya, kepemimpinan partai adalah hasil keputusan kolektif, bukan sekadar aturan yang dipaksakan dari luar.
Dengan pernyataan ini, Golkar menegaskan bahwa arah dan kepemimpinan partai akan selalu ditentukan oleh mekanisme internal, sesuai tradisi organisasi yang telah berjalan sejak lama.
