Matasosial.com, Jakarta, Selasa, 29 September 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, pemerintah akan fokus menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga disiplin fiskal.
Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI Jakarta pada Selasa, 29 September 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa APBN 2027 tetap menjadi instrumen kredibel untuk mendukung pertumbuhan dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memastikan pengelolaan anggaran berjalan hati-hati dan transparan.
” RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu merespons ketidakpastian global dan mempercepat agenda pembangunan nasional, tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal, ” ujar Suahasil dalam keterangannya, Selasa (29/9).
Target Pendapatan Negara Capai Rp3.435 Triliun
Sementara itu, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun pada APBN 2027. Selain itu, rincian pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp2.593,35 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp318,6 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp522,48 triliun.
Kemudian, Suahasil menyebutkan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk mencapai target tersebut. Di sisi lain, pemerintah akan mengoptimalkan sistem perpajakan dan menutup kebocoran anggaran agar penerimaan lebih maksimal.
Belanja Negara Rp4.106 Triliun Fokus ke Rakyat
Di sisi lain, belanja negara pada APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp4.106,26 triliun. Rincian tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat Rp3.371,26 triliun dan Transfer ke Daerah Rp735 triliun.
” Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia, ” jelas Suahasil.
Oleh karena itu, belanja tersebut akan pemerintah gunakan untuk berbagai program keberpihakan kepada rakyat. Selanjutnya, program tersebut tersusun dalam delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional dan satu program pendukung yang mencakup 60 program kerja.
Empat Sektor Utama Serap Anggaran Terbesar
Kemudian, sebagian besar belanja akan mengalir ke empat sektor utama. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, selanjutnya anggaran perlindungan sosial Rp539,7 triliun, dan anggaran ketahanan pangan Rp195,3 triliun.
Sementara itu, defisit APBN 2027 tetap terjaga, terarah, dan terukur di bawah 3 persen. Pemerintah menargetkan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Asumsi Makro Ekonomi dan Harga Minyak
Selain itu, pemerintah juga menyusun asumsi makro APBN 2027 dengan rincian yang terukur. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen. Kemudian, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Di sisi lain, Indonesian Crude Price disepakati sebesar 75 dolar AS per barel. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan lifting minyak sebesar 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.