Matasosial.com, – Sukabumi yang dikenal sebagai tanah penuh berkah, dengan masyarakat yang religius, berbudaya, dan terus bergerak maju, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan umat. Semangat kebersamaan itu tampak jelas ketika ratusan Calon Jemaah Haji (CJH) 2026 menyampaikan keresahan mereka dalam forum resmi yang digelar di Pendopo Kabupaten Sukabumi.
Aspirasi Calon Haji Disuarakan
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, bersama jajaran pimpinan dewan. Para CJH memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan persoalan yang mereka hadapi, terutama ancaman batalnya keberangkatan haji tahun 2026 akibat ketidakpastian kuota dan mekanisme pemberangkatan.
Komitmen DPRD: Menjadi Jembatan Aspirasi
Dalam forum itu, Budi Azhar Mutawali menegaskan sikap DPRD:
“DPRD tidak akan tinggal diam dan siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Semua aduan CJH akan kami tindaklanjuti kepada pemerintah pusat.”
Ia menjelaskan bahwa persoalan ini akan dibahas melalui fraksi-fraksi DPRD sebelum diteruskan secara resmi kepada Komisi VIII DPR RI, mitra kerja langsung Kementerian Haji dan Umrah.
Dukungan Lintas Fraksi dan Lembaga
Budi menambahkan, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Sukabumi telah sepakat untuk mengawal aspirasi CJH 2026 agar pemerintah pusat segera memberikan kejelasan terkait kuota maupun regulasi teknis pemberangkatan.
Audiensi ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komisi IV DPRD, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Penyelenggara Haji dan Umrah, hingga Bagian Kesra Setda. Kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan mampu menghadirkan solusi komprehensif bagi calon jemaah.
Harapan Calon Jemaah
Forum CJH 2026 menekankan kembali permintaan mereka agar pemerintah memberikan kepastian tertulis mengenai keberangkatan. Harapan besar mereka adalah kejelasan itu hadir sebelum tahapan final pemberangkatan haji ditetapkan.
Dengan komitmen DPRD yang telah disampaikan, para calon jemaah berharap suara mereka benar-benar diakomodasi. Mereka menanti keputusan pemerintah pusat yang berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya bagi umat yang telah lama menunggu giliran untuk menunaikan ibadah haji.