Sukabumi – Terobosan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Cibadak mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Sukabumi. Komisi III menilai kebijakan baru ini benar-benar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, mengungkapkan dukungan penuh atas langkah cepat Samsat Cibadak dalam menindaklanjuti kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Salah satu perubahan yang dianggap paling terasa adalah dihapusnya syarat KTP pemilik lama saat membayar pajak kendaraan. “Selama ini banyak warga kesulitan karena harus melampirkan KTP pemilik sebelumnya. Dengan aturan baru ini, proses jadi lebih sederhana dan tidak berbelit,” ujar Hera, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, kemudahan ini bisa mendorong masyarakat lebih taat membayar pajak tepat waktu, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Hera juga menekankan pentingnya transparansi. Ia mengapresiasi keterbukaan Samsat dalam menyampaikan data capaian PAD dari sektor pajak kendaraan. “Data yang disampaikan terbuka dan jelas. Ini penting agar masyarakat tahu ke mana arah pemanfaatan pajak yang mereka bayarkan,” katanya.
Selain itu, strategi peningkatan PAD yang dipaparkan Samsat dinilai sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah, terutama untuk mendukung perbaikan infrastruktur.
Dalam pemantauannya, Hera memastikan kualitas pelayanan di Samsat Cibadak kini jauh lebih baik. Ia menegaskan praktik percaloan yang dulu sering dikeluhkan masyarakat sudah tidak ditemukan lagi. “Pelayanan sekarang lebih tertib, transparan, dan bebas dari calo. Ini perubahan positif yang harus terus dijaga,” tegasnya.
Hera pun mengajak masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk memanfaatkan layanan yang semakin praktis ini dan tidak menunda pembayaran pajak kendaraan. Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, ia berharap tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat sehingga berdampak langsung pada optimalisasi pendapatan daerah dan percepatan pembangunan di Sukabumi.