Matasosial.Com, Sukabumi – Polres Sukabumi menangani Kekerasan Siswa SMP di Nagrak secara intensif. Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi memasuki tahap penanganan lanjutan saat ini. Perkara tersebut terjadi di lingkungan sekolah di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Karena itu, penyidik melengkapi keterangan saksi kunci dan alat bukti medis.
Kekerasan Siswa SMP di Nagrak Masuk Tahap Penetapan Status ABH
Kanit PPA Satreskrim Polres Sukabumi Ipda Firman Riyadul Jannah menjelaskan perkembangan perkara tersebut. Ia menyampaikan penyidik bergerak cepat dan terukur sejak laporan awal masuk. Selain itu, penyidik bekerja sesuai arahan Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi. Oleh karena itu, setiap tahap penanganan berjalan dengan teliti dan terukur.
Firman memaparkan rangkaian penyelidikan yang telah penyidik lakukan sejak laporan diterima:
“Laporan polisi sudah masuk sejak Oktober lalu dari pihak keluarga korban. Tim penyidik telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara, melengkapi visum et repertum di RSUD Sekarwangi, serta meminta keterangan saksi-saksi dari pihak sekolah, mulai dari wali kelas korban, wali kelas terlapor, hingga wakil kepala sekolah. Pemeriksaan terhadap terduga pelaku anak juga telah dilakukan dengan didampingi orang tua masing-masing,” ujar Ipda Firman Riyadul Jannah, Rabu (11/11/2026).
Setelah itu, penyidik mematangkan rangkaian gelar perkara dan penanganan lanjutan. Dalam waktu dekat, penyidik akan menentukan status hukum empat anak yang terlibat. Karena itu, penetapan status menjadi tahap penting dalam perkara ini.
Saat dikonfirmasi soal jadwal penetapan status, Firman menegaskan:
“Di minggu ini, rencananya penyidik akan menggelar penetapan status terhadap empat orang terduga anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH,” tegas Firman.
Penyidik Jelaskan Kendala Klarifikasi di Sekolah di Nagrak
Firman menjelaskan alasan proses penyelidikan membutuhkan waktu. Ia menyebut ketelitian menjadi alasan utama penyusunan konstruksi hukum. Selain itu, penyidik menunggu pemulihan kondisi fisik korban untuk dimintai keterangan. Kemudian, penyidik juga menyesuaikan jadwal pemeriksaan pihak sekolah.
Menjawab pertanyaan soal kendala di lapangan, Firman mengungkapkan:
“Kemarin itu salah satu kendalanya pihak kepala sekolah sedang cuti melahirkan, sehingga proses klarifikasi berjenjang agak tertunda. Kami harus melengkapi berkas perkara secara menyeluruh dan mengumpulkan seluruh bukti pendukung agar konstruksi hukumnya jelas dan tidak ada celah,” jelasnya.
Karena itu, penyidik melengkapi berkas perkara secara menyeluruh. Selain itu, penyidik mengumpulkan seluruh bukti pendukung dalam perkara tersebut. Sehingga, konstruksi hukum menjadi jelas dan kuat.
Polisi Libatkan DP3A dan Dinas Sosial untuk Pendampingan Anak di Nagrak
Firman menegaskan penanganan perkara mengedepankan asas kehati-hatian yang sangat tinggi. Hal tersebut karena korban dan terlapor masih berstatus anak di bawah umur. Selain itu, Polres Sukabumi berkoordinasi dengan DP3A Kabupaten Sukabumi. Kemudian, Polres Sukabumi juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk pendampingan psikososial.
Terkait perlindungan hak anak dalam proses hukum, Firman menyampaikan:
“Kami mengedepankan asas kehati-hatian karena baik korban maupun terlapor seluruhnya masih anak di bawah umur. Penanganan perkara wajib mempedomani Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perlakuannya tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum orang dewasa, hak-hak anak wajib dilindungi selama proses hukum berjalan,” tutur Firman.
Selain itu, penanganan perkara ini menjadi atensi langsung pimpinan Polres Sukabumi. Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi memerintahkan penyidik bekerja profesional dan transparan. Karena itu, penyidik harus menegakkan hukum secara berkeadilan bagi korban dan keluarga.
Di akhir keterangannya, Firman menambahkan:
“Sesuai arahan langsung dari Bapak Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, jajaran penyidik diperintahkan untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Beliau menginstruksikan agar proses hukum ditegakkan secara lurus guna memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarga, namun tetap berada dalam koridor perlindungan hak anak dan mekanisme hukum peradilan anak yang sangat ketat,” pungkas Firman.
Kronologi Kekerasan Siswa SMP di Nagrak di Musala Sekolah
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa, 29 September 2026. Lokasi peristiwa berada di lingkungan musala SMP PGRI 2 Nagrak. Lokasi tersebut berada di Kampung Cibubuay, Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Korban berinisial AI, 12 tahun, diduga mengalami kekerasan fisik oleh rekan sekolahnya. Peristiwa terjadi saat jam istirahat menjelang salat zuhur.
Korban diduga mengalami benturan dan tendangan di bagian pinggul serta sendi. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka patah tulang ekor dan pergeseran tulang lutut. Setelah itu, pihak keluarga resmi membuat laporan polisi pada pertengahan Oktober 2026. Kemudian, Polres Sukabumi menindaklanjuti laporan tersebut melalui Unit PPA Satreskrim.
