BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Hasim Adnan, menegaskan bahwa pengelolaan aset strategis daerah harus dilakukan secara maksimal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, aset daerah tidak boleh dibiarkan idle atau menghasilkan keuntungan yang tidak sepadan dengan potensinya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Pansus XIII DPRD Jawa Barat yang tengah mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Salah satu sorotan utama adalah kerja sama dengan Jatinangor National Golf Resort, yang dinilai perlu ditinjau ulang dari sisi kontribusi finansial dan transparansi kontrak.
Hasim menekankan tiga poin penting dalam evaluasi Pansus XIII:
- Audit kontribusi finansial untuk memastikan nilai sewa atau bagi hasil sesuai dengan potensi lahan.
- Optimalisasi aset idle agar tidak ada lahan strategis milik Pemprov Jabar yang terbengkalai.
- Transparansi kerja sama dengan pihak ketiga demi akuntabilitas pengelolaan aset.
“Aset daerah adalah modal besar bagi pembangunan. Kita tidak ingin kerja sama yang ada justru jalan di tempat atau bahkan merugikan potensi pemasukan Jabar. Jatinangor National Golf Resort harus memberikan nilai tambah yang konkret bagi PAD,” tegas Hasim Adnan.
Sebagai tindak lanjut, Pansus XIII akan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan sinkronisasi data pengelolaan aset. Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemprov Jabar untuk mengelola kekayaan daerah secara lebih profesional, transparan, dan agresif demi kepentingan publik.
