Matasosial.com, New York, Senin, 29 September 2026 – Indonesia menegaskan komitmen untuk terus melindungi hak warga sipil di Papua. Selain itu, pemerintah juga memastikan akan menindak serius setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Sikap tersebut Indonesia sampaikan melalui hak jawab dalam General Debate Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 di New York, Amerika Serikat, Senin, 28 September 2026 waktu setempat. Hak jawab tersebut menjadi respons atas pernyataan delegasi Kepulauan Solomon dan Vanuatu terkait situasi di Papua.
Diplomat Indonesia Ungkap Fakta Kekerasan Terhadap Warga Sipil
Selanjutnya, diplomat Indonesia Nona Gae Luna menyampaikan bahwa pembahasan situasi HAM di Papua harus melihat fakta secara utuh. Ia menjelaskan bahwa warga sipil, guru, hingga tenaga kesehatan turut menjadi korban kekerasan kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Sementara itu, Nona juga menyoroti peristiwa gugurnya tiga pegawai negeri sipil setelah mengantarkan bantuan pangan kepada masyarakat. Di sisi lain, ia juga menyebut peristiwa penyekapan sembilan perempuan dan anak-anak oleh kelompok bersenjata.
” Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Penyerangan dan pembunuhan terhadap warga sipil adalah tindakan kriminal, ” ujar Nona.
” Masalah HAM membutuhkan diskusi serius, namun itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi kekerasan atau mengadvokasi separatisme, ” lanjut dia.
Indonesia Tegaskan Penegakan Hukum dan Tolak Sikap Tebang Pilih
Kemudian, Nona menegaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, pemerintah akan menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan kewajiban internasional di bidang HAM.
Pada kesempatan yang sama, Indonesia juga menolak upaya sejumlah negara yang mengesampingkan fakta jatuhnya korban sipil. Selain itu, Indonesia menilai tuduhan sepihak terkait situasi HAM di Papua terus berulang tanpa melihat kondisi di lapangan.
” Sikap tebang pilih tersebut merusak kredibilitas dari kepedulian terhadap hak asasi manusia yang disuarakannya, ” imbuh Nona.
Komitmen Indonesia di Dewan HAM PBB
Selanjutnya, Indonesia memastikan akan terus terlibat secara konstruktif untuk melindungi hak warga sipil melalui mekanisme yang relevan. Selain itu, Indonesia akan menyikapi tuduhan pelanggaran HAM secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independen.
Sementara itu, Indonesia juga terus mematuhi sistem HAM internasional. Rekam jejak tersebut telah mendapat pengakuan dari komunitas global. Salah satunya adalah terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Dewan HAM PBB 2026 setelah menjadi anggota dewan selama enam periode.
Oleh karena itu, capaian tersebut mencerminkan kepercayaan tinggi komunitas internasional terhadap Indonesia dalam bidang perlindungan HAM.
” Indonesia telah dan akan selalu menjadi mitra penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan, mendukung demokrasi dan hak asasi, serta memajukan pembangunan berkesinambungan, ” pungkas dia.