NUSA TENGGARA TIMUR, MATASOSIAL.COM – Bencana bisa datang kapan saja. Tapi akses air bersih tidak boleh putus, bahkan di tengah reruntuhan.
Itu yang sedang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum pasca gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK NTT Direktorat Jenderal Cipta Karya, pemerintah bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menyiapkan sistem yang lebih tangguh ke depan.
Salah satu dukungan prioritas adalah penyediaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat serta fasilitas pelayanan publik yang terdampak.
Di Kabupaten Ende, mobilisasi dilakukan dengan menurunkan mobil tangki air dan mengaktifkan hidran umum. Distribusi difokuskan ke Desa Kobaleba, Kecamatan Maukoro, untuk memenuhi kebutuhan 75 kepala keluarga. Tujuannya jelas: memastikan warga bisa kembali beraktivitas normal, memasak, mandi, dan menjaga sanitasi di tengah masa pemulihan.
Langkah serupa juga dilakukan untuk fasilitas kesehatan. Pada Rabu malam 19/08/2026, Kementerian PU kembali menyalurkan dukungan sarana penyediaan air pada RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo. Caranya dengan pengisian hidran umum eksisting sebanyak dua unit dengan kapasitas masing-masing 2.300 liter.
Dukungan tersebut diperkuat dengan penambahan tandon air sebanyak tiga unit, terdiri atas dua unit berkapasitas 300 liter dan satu unit berkapasitas 250 liter. Penambahan ini untuk menjaga agar layanan rumah sakit tidak terhenti meski pasokan utama terganggu.
Menuju Sistem Air Bersih yang Tangguh
Bagi Kementerian PU, bantuan air bersih hari ini adalah jembatan. Target jangka panjangnya adalah membangun sistem yang bisa berdiri sendiri saat bencana datang lagi.
Kepala BPBPK NTT Didik Wahyudi, mengatakan bahwa pemenuhan air bersih menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak dalam situasi tanggap dan pascabencana.
“Dalam kondisi pascabencana, air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga bagian penting dari upaya menjaga kesehatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat. Karena itu, kami terus berkoordinasi dan bergerak untuk memastikan masyarakat terdampak, termasuk fasilitas kesehatan dan titik-titik pengungsian, mendapatkan dukungan air bersih sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Didik.
Didik menambahkan, penanganan kebutuhan dasar masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Kementerian PU benar-benar dirasakan masyarakat. Dukungan ini akan terus kami optimalkan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan, dengan mengedepankan kecepatan pelayanan, koordinasi, serta keberlanjutan layanan dasar bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Masa Depan
Melalui dukungan tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama BPBPK NTT terus memastikan layanan dasar tetap berjalan di tengah proses pemulihan pascabencana. Kehadiran pemerintah di lapangan diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial masyarakat terdampak.
Ke depan, data dari distribusi tangki, hidran, dan tandon ini akan menjadi dasar pemetaan titik rawan air di NTT. Dengan begitu, saat bencana berikutnya terjadi, respons bisa lebih cepat, terukur, dan tidak lagi dimulai dari nol.
Air bukan sekadar bantuan darurat. Di tangan Kementerian PU, air menjadi fondasi ketahanan masyarakat NTT untuk bangkit dan siap menghadapi masa depan. (*)