Jakarta, 6 Agustus 2026 – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memasuki fase baru penguatan organisasi. Menteri PKP Maruarar Sirait melantik dua pejabat strategis dalam prosesi resmi di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta.
Pejabat yang dilantik adalah Dr. H. Roberia, S.H., M.H. sebagai Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, serta Tati Meilani Kacaribu, S.T., M.P.W.K. sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM).
Maruarar menegaskan bahwa amanah jabatan harus dijalankan dengan semangat pengabdian, integritas, dan tanggung jawab tinggi. “Kepentingan bangsa dan rakyat harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ujarnya.
Transformasi Organisasi
Menteri PKP menekankan pentingnya organisasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil. Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi nilai antikorupsi dalam setiap tugas dan keputusan. Dukungan anggaran yang meningkat untuk sektor perumahan disebutnya sebagai energi positif sekaligus motivasi agar program-program PKP benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Inovasi dan Integritas
Maruarar menekankan perlunya terobosan dan inovasi untuk mempercepat target pembangunan perumahan nasional. Namun, semua langkah harus tetap sesuai aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga mengajak seluruh pegawai menanamkan budaya malu terhadap tindakan yang menyimpang dari integritas dan etika aparatur negara. “Saya selalu berdoa dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan negara, karier, dan staf yang menaungi Kementerian PKP dengan hati, profesional, dan tentunya dengan harapan yang besar. Saya doakan kalian adil dan berintegritas dalam membangun superteam ke depan,” tegasnya.
Optimisme ke Depan
Pelantikan ini disaksikan oleh jajaran pejabat tinggi Kementerian PKP dan diyakini akan mempercepat pelaksanaan program strategis nasional di bidang perumahan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Tujuan akhirnya jelas: mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.