Matasosial.com, Gorontalo, 27 Februari 2026 – Polda Gorontalo melalui Desk Ketenagakerjaan menggelar audiensi dan sosialisasi bersama perwakilan serikat pekerja di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini berlangsung di Posko Desk Ketenagakerjaan lantai 2 Gedung Ditreskrimsus Polda Gorontalo, dalam suasana dialogis penuh semangat kebersamaan.
Desk Ketenagakerjaan dibentuk atas perintah Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Widodo, S.H., M.H., dan kini aktif sebagai pusat koordinasi serta penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Hadir dalam Audiensi
Acara ini dihadiri oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo, Kombes Pol Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran terkait, serta perwakilan serikat buruh dan serikat pekerja dari berbagai wilayah di Gorontalo.
Fokus Pembahasan
Dalam kegiatan tersebut, Kombes Pol Dr. Maruly menyampaikan bahwa sosialisasi mengenai pembentukan Posko Desk Ketenagakerjaan bertujuan sebagai wadah koordinasi, pengaduan, serta penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Pemaparan juga menjelaskan struktur organisasi Posko Desk Ketenagakerjaan yang telah dibentuk di tingkat Polda dan akan berlanjut hingga pembentukan posko di tingkat Polresta dan Polres jajaran. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan serta mempercepat respons terhadap berbagai laporan dan permasalahan ketenagakerjaan di daerah,” katanya.
Dialog Interaktif
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan dialog interaktif terkait berbagai kasus ketenagakerjaan yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo, baik yang bersifat sengketa hak maupun dugaan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Para perwakilan serikat pekerja diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta kendala yang dihadapi di lapangan.
Harapan ke Depan
Kombes Pol Dr. Maruly berharap melalui kegiatan audiensi ini dapat terjalin komunikasi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum dan serikat pekerja.
“Dirinya berharap melalui kegiatan audiensi ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum dan serikat pekerja, sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis serta penegakan hukum ketenagakerjaan yang profesional, transparan, dan berkeadilan di Provinsi Gorontalo,” tutupnya.
