Jakarta, 20 Agustus 2026 – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030 dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi yang tepat dan bertanggung jawab. Ia menilai kehadiran KIP semakin relevan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemerintahan terbuka dan dapat dipercaya publik.
Meutya mengakui KIP kini berkembang pesat dari lembaga yang dulu kurang dikenal menjadi sarana penting bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik. “Itu indikator yang baik. Artinya masyarakat semakin tahu peran KIP. Masyarakat punya keingintahuan yang besar terhadap program-program publik dan menuntut adanya keterbukaan,” jelasnya saat audiensi dengan Komisioner KIP di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat.
Menurut Meutya, tantangan utama KIP saat ini adalah memilah dan memprioritaskan kebutuhan informasi masyarakat. “Saya yakin banyak sekali kebutuhan informasi yang datang dari masyarakat. KIP perlu menilai mana yang betul-betul dibutuhkan oleh publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan keakuratan informasi yang disampaikan. “Saya minta agar dijaga betul kepercayaan, baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga, terhadap KIP sebagai komisi yang ditugaskan oleh undang-undang untuk terus mengawal serta mengukur keterbukaan informasi publik di Tanah Air,” tandasnya.