Jakarta — Pemerintah menancapkan gas penuh dalam agenda hilirisasi sektor perkebunan. Langkah ini bukan sekadar mengolah hasil bumi, melainkan menjadikannya fondasi energi baru berbasis sumber daya lokal. Semangatnya jelas: mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengangkat nilai tambah komoditas dalam negeri, demi kemandirian ekonomi yang lebih kuat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan arah baru pembangunan perkebunan. “Hasil perkebunan harus naik kelas. Tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, termasuk bioenergi. Ini bagian dari upaya kita memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional, sebagaimana arahan Bapak Presiden,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Komoditas strategis seperti kelapa sawit, tebu, jagung, dan singkong kini diarahkan menjadi tulang punggung biofuel. Pemerintah mendorong percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), swasembada gula, hingga perluasan areal tanam tebu 200.000 hektare. Semua ini dilakukan agar pasokan bahan baku bioenergi terjamin, sekaligus membuka jalan bagi kesejahteraan pekebun.
Plt Dirjen Perkebunan Ali Jamil menilai hilirisasi akan membawa dampak luas. “Hilirisasi perkebunan akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri berbasis komoditas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekebun. Ini menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi nasional,” katanya.
Ia menambahkan, arah pengembangan komoditas ke depan bukan hanya untuk pangan dan industri konvensional, tetapi juga sebagai sumber energi terbarukan. “Ke depan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat, baik dari sisi hulu, industri pengolahan, hingga kebijakan energi. Tujuannya memastikan kesinambungan pasokan bahan baku serta optimalisasi pengembangan industri bioenergi nasional, termasuk biodiesel dari kelapa sawit dan bioetanol dari tebu,” jelasnya.
Dengan integrasi dari produksi hingga pengolahan, hilirisasi perkebunan diharapkan menjadi pondasi strategis bagi ketahanan energi dan pangan. Semangat ini sejalan dengan cita-cita Sukabumi Muabrokah — bahwa hasil bumi Nusantara bukan hanya berkah bagi daerah, tetapi juga penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
