Bandar Seri Begawan — Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai pemain penting dalam menjaga ketahanan pangan dunia. Dalam Sidang ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC 38) yang berlangsung 20–24 April 2026, delegasi Indonesia mendorong agar kerja sama antarnegara di kawasan tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata yang terintegrasi.
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, yang hadir mewakili Menteri Pertanian, menekankan peran subsektor perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi sekaligus penopang jutaan pekebun. “Perkebunan menjadi tulang punggung bagi jutaan pekebun dan berkontribusi besar terhadap devisa negara. Dengan kolaborasi regional, transfer inovasi dan teknologi bisa dipercepat, produktivitas meningkat, dan keberlanjutan sektor semakin terjaga,” ujarnya (23/04/2026).
Indonesia juga mendorong penguatan kolaborasi subregional agar program lebih tepat sasaran. Pendekatan ini diyakini mampu menjembatani kesenjangan kapasitas antarnegara sekaligus mempercepat adopsi praktik terbaik di sektor pertanian.
Secara terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tantangan pangan kini bersifat lintas negara. “Tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri menghadapi tantangan ini. Kolaborasi regional adalah kunci untuk menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan akses pangan tetap terjaga,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerja sama antarnegara harus bergerak lebih maju, diwujudkan dalam bentuk pertukaran teknologi, riset bersama, hingga skema pembiayaan inovatif. “Kerja sama tidak boleh berhenti di forum, tetapi harus nyata dalam aksi,” tandasnya.
Partisipasi aktif Indonesia di APRC 38 mencerminkan semangat Sukabumi Muabrokah — bahwa pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan berkah yang harus dijaga bersama. Dengan kolaborasi regional yang lebih kuat, Indonesia berharap sistem pangan global semakin tangguh menghadapi krisis iklim, gejolak geopolitik, dan disrupsi rantai pasok, sekaligus memperkuat sektor pertanian nasional sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.
