Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memperkuat komitmen pemerataan pembangunan hunian layak di wilayah perbatasan melalui kolaborasi strategis dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditargetkan meningkatkan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Kamis (23/4/2026).
Program ini menyasar 17 provinsi dan 40 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan tujuh negara, termasuk pulau-pulau kecil terluar. Sinergi lintas lembaga memastikan penanganan RTLH berbasis data akurat dan kebutuhan riil masyarakat.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata kehadiran negara. “Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara. Kita ingin masyarakat di wilayah ini memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman. Ini bukan hanya soal rumah, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ara menambahkan bahwa percepatan pelaksanaan menjadi prioritas. “Program ini direncanakan akan mulai dalam 1–2 bulan ke depan. Kita ingin memulai dengan cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di kawasan perbatasan,” tegasnya.
Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan. “Kolaborasi dengan BNPP dan BPS sangat penting. BNPP memastikan fokus wilayah perbatasan, sementara BPS mendukung akurasi data agar program tepat sasaran,” tambahnya.
Kepala BNPP sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PKP. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP yang telah menunjukkan kepedulian terhadap daerah perbatasan melalui program perumahan. Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan dukungan penuh melalui data valid dan terkini. “Kami akan mendukung program ini dengan data yang valid dan terkini agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Program BSPS di kawasan perbatasan mencakup wilayah Indonesia–Malaysia, Indonesia–Filipina, Indonesia–Timor Leste, Indonesia–Australia, Indonesia–Papua Nugini, Indonesia–Republik Palau, hingga Indonesia–Thailand, serta pulau terluar seperti Simeulue, Mentawai, dan Enggano.
Dengan peningkatan kualitas 15.000 RTLH, pemerintah berharap tercipta lingkungan permukiman yang layak huni sekaligus memperkuat posisi kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terdepan agar seluruh masyarakat Indonesia merasakan manfaat hunian yang berkualitas.
