JAKARTA, MATASOSIAL.COM – Angka di atas kertas harus turun ke lapangan. Dan di lapangan, angka itu harus bisa dirasakan manfaatnya.
Itu arahan yang ditegaskan Kementerian Pekerjaan Umum di tengah proses pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2026. Hingga pertengahan Agustus, roda pembangunan terus bergerak untuk memastikan setiap rupiah APBN tidak hanya terserap, tapi juga berubah menjadi layanan nyata bagi masyarakat.
Per 19 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB, realisasi fisik Kementerian PU telah mencapai 54,84 persen, sementara realisasi keuangan mencapai 49,59 persen dari pagu sebesar Rp132,38 triliun.
Anggaran Jadi Infrastruktur yang Hidup
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa cepat uang dibelanjakan. Yang utama adalah dampaknya.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pelaksanaan anggaran Kementerian PU harus diarahkan bukan sekadar pada penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap anggaran berubah menjadi infrastruktur yang berfungsi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Anggaran ini harus berubah menjadi infrastruktur yang berfungsi dan mampu memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat Indonesia,” kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026, di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pagu Kementerian PU pada 2026 mengalami beberapa kali penyesuaian. Dari pagu DIPA awal sebesar Rp118,5 triliun, kemudian menjadi Rp106,18 triliun setelah penajaman belanja dan hingga posisi terakhir menjadi Rp132,38 triliun setelah mendapat tambahan, antara lain Rp21,16 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera serta Rp4,66 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Menteri Dody menyampaikan bahwa percepatan pelaksanaan program 2026 harus tetap berjalan dengan disiplin, sehingga pembangunan yang dikerjakan Kementerian PU tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi benar-benar menghasilkan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Membangun untuk 10-20 Tahun ke Depan
Capaian 2026 tidak hanya soal hari ini. Proyek-proyek yang berjalan hari ini adalah fondasi ketahanan pangan, konektivitas, dan layanan dasar untuk dua dekade mendatang.
Percepatan program 2026 dilaksanakan pada bidang sumber daya air, antara lain pembangunan 15 bendungan yang masih berjalan, pembangunan jaringan irigasi seluas 11.121 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 85.347 hektare, pembangunan 182,12 kilometer pengendali banjir, pengamanan pantai sepanjang 16 kilometer, serta pembangunan 12.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Pada bidang Bina Marga, program yang berjalan mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 123 kilometer, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 1.690 kilometer, preservasi jembatan sepanjang 107.605 meter, pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 2.374 meter dan 2.965 meter, pembangunan flyover/underpass sepanjang 150 meter, serta pembangunan jalan tol sepanjang 32,73 kilometer.
Sementara itu, bidang Cipta Karya antara lain, pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 791,40 liter per detik, perluasan SPAM untuk 40.908 sambungan rumah, dan pengelolaan air limbah untuk 102.553 KK. Selanjutnya Prasarana Strategis meliputi pembangunan dan revitalisasi berbagai prasarana pendidikan, kesehatan, olahraga, dan perekonomian.
Manfaat Langsung Lewat Program Berbasis Masyarakat
Selain proyek besar, Kementerian PU juga memastikan pembangunan menyentuh desa. Melalui program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan padat karya, manfaat bisa langsung dirasakan warga.
Hingga 19 Agustus 2026, program tersebut mencakup 15.237 lokasi dengan alokasi Rp5,43 triliun. Realisasi keuangan telah mencapai Rp2,72 triliun atau 50,15 persen, dengan progres fisik 38,47 persen.
Program tersebut di antaranya P3-TGAI sebanyak 12.000 lokasi dengan progres keuangan 76,59 persen dan fisik 61,65 persen. Di bidang Bina Marga, pembangunan 92 jembatan gantung mencapai progres keuangan 30,18 persen dan fisik 38,02 persen. Sementara bidang Cipta Karya menjalankan 3.145 lokasi yang terdiri atas PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Dengan skema ini, pembangunan 2026 diharapkan tidak hanya mengejar target fisik, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal.
Menteri Dody menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi V DPR RI terhadap pelaksanaan tugas Kementerian PU. Menurut Menteri Dody, pengawalan bersama diperlukan agar pelaksanaan APBN 2026 dapat terus dipercepat hingga akhir tahun sekaligus menjaga kualitas dan manfaat pembangunan. (*)