Matasosial.com,-Sukabumi — Di tengah dinamika birokrasi yang kerap dianggap rutin, satu keputusan bisa menjadi penentu arah pelayanan publik: pergantian kepala dinas. Namun bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi, ini bukan sekadar rotasi jabatan. Ini adalah ujian kepemimpinan. Sebuah momen krusial yang menentukan apakah suara rakyat benar-benar menjadi kompas kebijakan, Sabtu 04/9/2025.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Sukabumi, Asep Japar, warga bernama Syahdan Alamsyah menyuarakan harapan kolektif: agar pemilihan pejabat teknis tidak lagi didasarkan pada kenyamanan lingkaran kekuasaan, melainkan pada keberanian dan ketulusan mengabdi.
“Kami tidak lagi butuh kepala dinas yang hanya fasih menyusun laporan indah untuk atasan, tetapi sulit ditemui warga yang membutuhkan solusi,” tulis Syahdan.
Seruan ini bukan sekadar kritik. Ia mencerminkan keresahan publik terhadap pola lama birokrasi yang cenderung elitis dan tertutup. Masyarakat menginginkan figur yang hadir bukan hanya di ruang rapat, tetapi juga di jalanan, di sekolah rusak, di dermaga nelayan, dan di ruang tunggu rumah sakit. Sosok yang nomor teleponnya aktif bukan hanya untuk pimpinan, tetapi juga untuk warga yang butuh jawaban.
Pejabat Publik: Pelayan, Bukan Penguasa
Surat tersebut menyoroti fenomena “asal bapak senang”—pejabat yang sibuk menyenangkan atasan namun abai terhadap kebutuhan masyarakat. Ini adalah potret birokrasi yang gagal menjembatani kebijakan dengan kenyataan di lapangan. Sukabumi, menurut Syahdan, membutuhkan kepala dinas yang:
Terbuka dan komunikatif
Cepat tanggap terhadap keluhan warga
Berani berdialog dan menerima kritik
Mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata
Harapan untuk Bupati Asep Japar
Sebagai pemegang mandat rakyat, Bupati Asep Japar kini dihadapkan pada pilihan strategis. Apakah akan melanjutkan tradisi birokrasi yang nyaman bagi elite, atau membuka ruang bagi pemimpin teknis yang siap turun tangan dan mendengar langsung suara rakyat?
“Pergantian kepala dinas adalah momentum. Jangan sia-siakan kesempatan ini dengan memilih orang yang hanya bisa membuat nyaman lingkaran kekuasaan,” tegas Syahdan.
Surat ini bukan sekadar permintaan. Ia adalah cermin harapan, sekaligus pengingat bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan privilese. Di tengah tantangan pembangunan, pelayanan, dan kepercayaan publik, Sukabumi membutuhkan pejabat yang bukan hanya hadir secara administratif, tetapi juga secara emosional dan sosial.
Dari Rakyat, Untuk Rakyat
Surat terbuka ini menjadi bukti bahwa masyarakat Sukabumi tidak pasif. Mereka peduli, kritis, dan siap mengawal jalannya pemerintahan. Kini, bola ada di tangan Bupati. Akankah suara rakyat menjadi dasar keputusan, atau hanya menjadi latar belakang yang terlupakan?
