SORONG – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menghadiri kegiatan Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua sebagai wujud penguatan kolaborasi dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat Papua. Acara yang digelar Minggu (26/4/2026) ini mempertemukan pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta pengusaha muda Papua untuk mendorong percepatan akses hunian layak dan terjangkau.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi di Papua tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. “Kita ingin memastikan masyarakat Papua memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Ara menekankan pentingnya keterlibatan pengusaha muda sebagai pelaku utama pembangunan perumahan. “Kita dorong pengusaha muda Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya sendiri,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PKP bersama BP Tapera menegaskan komitmen memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat Papua. Ara menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempermudah kepemilikan rumah dengan dukungan pembiayaan jangka panjang dan subsidi. “Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk konkret, pemerintah menyiapkan kuota rumah subsidi di Papua sebanyak 3.000 unit pada tahun 2026, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai tantangan pembangunan perumahan di Papua, mulai dari pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga infrastruktur pendukung. Para pengusaha muda Papua yang hadir menyatakan komitmen mendukung program perumahan nasional dengan menghadirkan hunian subsidi berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan penyediaan hunian subsidi di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberi dampak ekonomi yang luas, baik bagi penerima manfaat maupun bagi pelaku usaha lokal.
Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan pembangunan perumahan di seluruh Indonesia, termasuk Papua, agar masyarakat dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
