Jakarta Selatan, 11 September 2025 — Dalam upaya mempercepat penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (PACIRA), Bupati Bandung Dadang Supriatna—akrab disapa Kang DS—memimpin langsung jajaran Pemkab Bandung melakukan silaturahmi dan koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN RI, Jakarta Selatan, ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan kebijakan tata ruang daerah dengan agenda pembangunan nasional. Kang DS hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, Kepala Dinas PUTR Zeis Zultaqawa, Kepala Dinas Sosial Ningning Hendarsah, serta Kabid Pengelolaan Sampah DLH Oki Suyatno.
Dalam pertemuan tersebut, Kang DS menegaskan komitmen penuh Pemkab Bandung untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Sekolah Rakyat.
“Namun, untuk mendukung keberlanjutan dan optimalisasi program tersebut, Pemkab Bandung telah menyiapkan langkah konkret,” kata Kang DS.
Ia menjelaskan bahwa implementasi Sekolah Rakyat saat ini telah berjalan di Gedung KONI Kabupaten Bandung dan Wisma Atlet Si Jalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin. Untuk memperluas dampaknya, Pemkab Bandung telah merancang dan menyiapkan lahan baru di kawasan Ciwidey.
“Ini menjadi bagian dari proses percepatan penetapan RDTR PACIRA agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan, termasuk pengalokasian ruang untuk Sekolah Rakyat,” ucap Kang DS.
Langkah ini melibatkan pendekatan teknis seperti cut and fill serta penyesuaian struktur ruang, sebagai bagian dari penguatan tata ruang yang berkelanjutan. Kang DS juga menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dibiayai oleh Kementerian Sosial RI, sementara penyediaan lahan menjadi tanggung jawab Pemkab Bandung.
Sambung Kang DS, pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dibiayai oleh Kementerian Sosial RI, sementara lahan disiapkan oleh Pemkab Bandung, menjadi bentuk sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda Program Strategis Nasional (PSN) Presiden RI.