Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar pertemuan dengan para pengembang bersama Kementerian ATR/BPN serta Satgas Anti Mafia Tanah, Kamis (23/4/2026), di Wisma Mandiri, Jakarta. Forum ini menjadi wadah terbuka bagi pengembang dan asosiasi untuk menyampaikan langsung persoalan di lapangan, mulai dari sengketa lahan, tumpang tindih kepemilikan, hingga praktik mafia tanah yang kerap menghambat pembangunan perumahan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam mencari solusi konkret. “Alhamdulillah, sinergi antar kementerian berjalan sangat baik. Ada solusi konkret dari ATR/BPN untuk menjawab kebutuhan pengembang, khususnya terkait lahan perumahan,” ujarnya.
Sri menambahkan, forum ini juga menghasilkan usulan pembentukan kanal komunikasi khusus agar penyelesaian masalah bisa lebih cepat dan terkoordinasi. “Melalui forum ini, pengembang bisa menyampaikan langsung permasalahan, bahkan diusulkan kanal khusus agar penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menegaskan komitmen pihaknya dalam mempercepat penyelesaian sengketa secara transparan. “Kami sangat senang bisa berdiskusi dengan teman-teman pengembang yang difasilitasi oleh Kementerian PKP. Permasalahan yang dihadapi pengembang tadi dibahas dalam diskusi yang sangat kondusif, dan ada beberapa isu yang muncul,” ucapnya.
Ia menambahkan, setiap persoalan akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. “Setiap permasalahan kita telaah dan carikan solusi. Sepanjang menjadi kewenangan kami, akan kami tindaklanjuti secara optimal,” tambah Iljas.
Kementerian PKP menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari praktik mafia tanah. Kepastian hukum lahan menjadi fondasi utama agar pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat berjalan cepat, aman, dan berkelanjutan. Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, melainkan langkah nyata negara dalam memastikan setiap jengkal tanah benar-benar terlindungi untuk rakyat.
