Matasosial.com, – Bekasi –Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap program prioritas pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungannya ke Bekasi, Senin (17/11), Prabowo menekankan bahwa program ini tidak boleh sedikit pun mengalami celah penyimpangan.
“Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil,” tegas Prabowo.
Uang Rakyat Harus Dijaga
Prabowo menekankan bahwa MBG adalah amanah besar karena menggunakan dana rakyat.
“Karena ini adalah uang rakyat, harus disiapkan dengan baik. Persiapannya harus matang, supaya tidak terjadi penyimpangan,” lanjutnya.
Capaian dan Tantangan
Hingga kini, program MBG telah menjangkau 44 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta orang. Prabowo bersyukur atas capaian tersebut, namun ia mengakui masih ada kekurangan.
“Tapi kita tahu, kita tidak puas karena sasaran kita adalah 82,9 juta (penerima manfaat). Waktu saya datang ke sini, rakyat banyak sekali di jalan. Dan ada anak-anak yang teriak ke saya. Pak, Pak, kami belum terima MBG,” ungkapnya.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi sekitar 40 juta masyarakat yang belum menerima manfaat program ini.
“Tapi kita ambil alih tanggung jawab,” katanya.
Persiapan Lebih Ketat
Prabowo kembali menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan prosedur yang ketat.
“Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil. (Seperti) alat pembersih ompreng, alat filtrasi air, dan sebagainya,” jelasnya.
Investasi Jangka Panjang
Menurut Prabowo, MBG bukan sekadar program makan, melainkan investasi masa depan bagi generasi muda.
“Saya hakulyakin mereka merasakan manfaatnya, mereka akan jadi lebih kuat. Dia (siswa) akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas,” kata Prabowo.
Evaluasi dan Regulasi
Sejak muncul kasus keracunan, pemerintah langsung bergerak cepat. Dapur bermasalah ditutup, juru masak dievaluasi, menu disederhanakan, dan pemantauan puskesmas diperketat. Satgas daerah pun dibentuk untuk memastikan keamanan makanan.
Selain itu, pemerintah memperkuat regulasi dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Koordinasi dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola penyelenggaraan MBG.