NAGEKEO, matasosial.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat penanganan gempa bumi di NTT. Rapat digelar di Posko Penanganan Gempa Bataliyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Rabu 26 Agustus 2026.
Rapat dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, TNI-Polri, dan Forkopimda NTT. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membuka rapat tersebut.
“Hari ini Rabu, 26 Agustus 2026 di posko penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Bataliyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo. Telah hadir Menteri ESDM, Mensesneg, Mendagri, Kapolri, Wakil Panglima TNI beserta forkopimda Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda, kemudian ada Bupati Nagekeo,” ucap Seskab Teddy.
Kepala BNPB Suharyanto memaparkan data terbaru dampak gempa. Episentrum berada di Nagekeo dan berdampak ke 7 kabupaten di Pulau Flores.
“Kemudian, yang terdampak itu ada tujuh kabupaten, Bapak Presiden. Jadi, dari mulai Labuan Bajo itu Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo di sini, Bapak Presiden, kemudian Ngada, Ende, dan Sika,” ucapnya.
Hingga saat ini tercatat 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, dan 179.037 orang mengungsi. Kerusakan rumah juga sangat besar, mencapai 81.436 unit.
Jumlah pengungsi tinggi karena warga masih trauma gempa susulan.
“Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali, Bapak Presiden, yang dirasakan oleh masyarakat, yang terasa dari mulai tanggal 15 sampai sekarang. Kalau hari ini hanya tinggal 1 kali kemarin,” jelasnya.
Untuk kebutuhan dasar, Suharyanto memastikan logistik aman. Bantuan terus mengalir dari kementerian, TNI-Polri, swasta, dan pemerintah daerah lain.
“Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini, sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan,” lanjutnya.
Dalam rapat itu pemerintah memetakan langkah selanjutnya. Fase tanggap darurat masih berjalan, tapi fokus utama kini bergeser ke percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuannya agar 7 kabupaten terdampak bisa segera pulih dan masyarakat kembali hidup aman dan normal.