Matasosial.com, – Jakarta menjadi saksi pada Kamis, 13 November 2025, ketika Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengundang Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar bersama Badan Pusat Statistik. Rakornas bertajuk “Statistik untuk Keadilan Sosial” ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari seluruh pelosok negeri, dengan tujuan memperkuat sinergi pengelolaan data sebagai dasar kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sosial.
Di hadapan peserta dari seluruh daerah, Seskab Teddy menekankan bahwa data tunggal adalah fondasi utama kebijakan pemerintah.
“Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data. Sekarang di masa pemerintahan Bapak Prabowo, data itu dikumpulkan menjadi satu, tempatnya di BPS. Dan, pertama kali dalam sejarah seluruh data dikumpulkan jadi satu, menjadi acuan bersama, menjadi referensi bersama,” ujar Seskab Teddy.
Ia menambahkan pesan khusus kepada Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPS di seluruh provinsi maupun kabupaten/kota agar memastikan keakuratan DTSEN.
“Tidak ada lagi data yang tidak akurat, tidak ada data yang salah, tidak ada orang yang harusnya berhak menerima bantuan tapi tidak terdata,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto, melalui Seskab Teddy, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang bekerja keras menjaga keakuratan DTSEN.
“Salam hormat dan terima kasih atas kerja keras dan budi baik dan mulia dari Bapak/Ibu semua sehingga seluruh program dari kebijakan pemerintah dapat terlaksana sampai dengan hari ini dan mendatang,” pungkas Teddy.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik sinergi antara BPS dan pemerintah daerah.
“Sekarang bahagia dan bersyukur, kehadiran Bapak dan Ibu semua benar-benar mempertajam pertemuan hari ini. Kita menjadi lebih tahu secara detail dan siap menindaklanjuti secara konkret di masa depan,” ucap Mensos Saifullah Yusuf.
Senada, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa DTSEN bukan sekadar angka.
“DTSEN bukan hanya sekumpulan angka, tetapi potret kehidupan masyarakat Indonesia yang harus dijaga akurasinya,” terangnya.
Rakornas ini juga menjadi ruang dialog. Seskab Teddy mendengarkan langsung aspirasi dari perwakilan daerah—Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.
“Ternyata betul, ini seluruh Indonesia ada di sini. Kita minta perwakilan dari Aceh, Papua, ada Sulawesi Utara, ada NTT. Berarti ini mewakili seluruhnya. Saya mau mendengar cerita dari Ibu/Bapak,” ucap Seskab Teddy.
Kornelia Pekey, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Keerom, Papua, mengungkap tantangan geografis ekstrem dan biaya transportasi tinggi.
“Di daerah saya, untuk sampai ke desa yang terjauh, yang berbatasan dengan Papua Nugini, satu kendaraan, misalnya triton yang saya pakai, pulang pergi Rp16 juta,” terangnya.
Bahagiawati, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, menyoroti akses transportasi yang sulit serta kerinduan masyarakat akan program pendidikan.
“Masyarakat Aceh Tenggara sangat merindukan sekolah rakyat, Pak,” ucapnya.
Novri Poultje Mokoagouw, Kepala BPS Kota Manado, menjelaskan tantangan klasifikasi data yang kerap dipertanyakan masyarakat.
“Banyak juga yang datang ke kantor kami untuk minta agar supaya tingkat kesejahteraannya mereka diubah, Pak. Tetapi kami memiliki penjelasan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan kepada kami dan mereka juga bisa menerima itu,” terangnya.
Yustinus Siga, Kepala BPS Kabupaten Rote, NTT, menyampaikan rasa bahagia atas kebijakan satu data nasional.
“Selama 30 tahun saya mengabdi, kali ini saya sangat bahagia. Karena hari ini saya boleh tahu ternyata negara Indonesia bersepakat menggunakan satu data sa di Indonesia, yaitu di BPS RI,” ucapnya.
Menutup dialog, Seskab Teddy memastikan bahwa aspirasi daerah akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait.
“Saya pastikan beliau-beliau pasti akan menyelesaikan itu. Tapi memang Indonesia ini besar sekali, kita perlu waktu, tapi kita pastikan itu sesegera mungkin (diselesaikan),” tegasnya.
