MataSosial.Com, Sukabumi– Aspirasi masyarakat soal pembangunan jalan lingkungan kembali mencuat di Kabupaten Sukabumi. Namun, harapan itu terbentur regulasi. Kebijakan penetapan kawasan kumuh yang hanya mencakup tujuh kecamatan dinilai DPRD justru memperlebar ketimpangan pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, menegaskan bahwa mayoritas permintaan warga berkaitan dengan akses jalan desa. Sayangnya, aturan yang berlaku hanya mengizinkan alokasi anggaran bagi wilayah yang masuk kategori kawasan kumuh. “Permintaan masyarakat hampir merata di seluruh desa, tapi regulasi membatasi hanya beberapa wilayah saja. Ini yang menjadi persoalan serius,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Dari ratusan desa, hanya wilayah di Sukaraja, Sukabumi, Cisaat, Cibadak, Cicantayan, Palabuhanratu, dan Cicurug yang masuk dalam SK tersebut. Desa-desa lain yang juga membutuhkan peningkatan akses jalan harus gigit jari. Kondisi ini, menurut DPRD, berpotensi menimbulkan ketimpangan antarwilayah.
DPRD bersama TAPD sudah melakukan pembahasan dan bahkan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, perubahan SK harus melalui keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Komunikasi dengan pihak provinsi terus dilakukan agar ada peluang revisi,” jelas Yudha.
Ia menambahkan, jika kebijakan ini tidak segera disesuaikan, masyarakat akan semakin dirugikan. “Kasihan masyarakat, kebutuhan ada tapi tidak bisa dipenuhi. Kami di DPRD juga berada di posisi sulit saat menjelaskan hal ini,” katanya.
Lebih jauh, pada tahun anggaran 2026 tidak ada alokasi pembangunan jalan desa dari APBD. Desa hanya mengandalkan dana terbatas sekitar Rp300 juta, jumlah yang dinilai belum cukup untuk mendorong pembangunan optimal. Padahal, akses jalan lingkungan bukan sekadar infrastruktur, melainkan penopang aktivitas ekonomi warga, dari distribusi hasil pertanian hingga usaha lokal.
“Kalau akses jalan baik, ekonomi masyarakat ikut bergerak. Ini menyangkut kesejahteraan,” tegas Yudha. DPRD berharap adanya penyesuaian kebijakan antara pemerintah daerah dan provinsi agar pembangunan bisa lebih merata sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
