Surabaya, 10 Agustus 2026 – Di Aula Tirta Graha Perumda Air Minum Surya Sembada, suasana penuh semangat kolaborasi terasa hangat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan dukungan totalnya untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, demi mempercepat terwujudnya Program 3 Juta Rumah di Jawa Timur.
Dukungan Menyeluruh dari Kemendagri
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan:
“Kami dari Kemendagri mendukung sepenuhnya penguatan ekosistem pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.”
Dukungan ini diwujudkan melalui:
- Pembinaan Pemda terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Percepatan layanan perizinan PBG agar tidak lebih dari 10 hari.
- Sinkronisasi data perumahan bersama BPS, Ditjen Dukcapil, dan dinas terkait hingga tingkat desa.
- Integrasi program ke dokumen perencanaan daerah: RPJMD, Renstra, RKPD, hingga APBD.
Fokus pada Hunian Layak
Wiyagus menegaskan pentingnya tata kelola hunian yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Ia menambahkan:
“Tetap perlu diperkuat agar layanan PBG ini semakin cepat, sederhana, transparan kemudian tidak bertele-tele dan tidak membebani masyarakat.”
Pendataan backlog kepemilikan rumah dan kondisi kelayakan hunian menjadi kunci agar program benar-benar tepat sasaran.
Sinergi Lintas Lembaga
Kegiatan ini menghadirkan kolaborasi besar antara Kementerian PKP, BP Tapera, BRI, serta dukungan DPR RI. Hadir pula Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Wiyagus menutup dengan apresiasi:
“Semoga sinergi ini terus berlanjut menjadi langkah nyata dalam mempercepat pemenuhan rumah layak bagi masyarakat.”
Dengan semangat kebersamaan, dukungan Kemendagri bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang menghadirkan rumah sebagai pondasi kesejahteraan. Jawa Timur kini melangkah lebih mantap menuju masa depan di mana setiap keluarga memiliki hunian layak, aman, dan penuh harapan.