Kabar baik bagi masyarakat Jawa Barat! Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah berani dengan menaikkan alokasi anggaran belanja publik dalam APBD Perubahan 2025 secara signifikan. Fokus utama kebijakan ini adalah peningkatan infrastruktur, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan—tiga sektor vital yang kini mendapat perhatian lebih besar.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan strategi untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah yang tepat sasaran. “Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat,” ujarnya dalam PressTalk di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).
Salah satu lonjakan terbesar terjadi pada sektor infrastruktur.
“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi Rp4,9 triliun dari APBD 2025 Murni yang angkanya hanya Rp2,1 triliun,” ungkap Herman.
Sektor kesehatan juga mengalami peningkatan drastis, dari Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Ketahanan pangan diperkuat dengan alokasi Rp767 miliar, naik Rp64,2 miliar. Sementara itu, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan tambahan Rp120 miliar, sehingga total anggaran pendidikan mencapai Rp11,3 triliun.
“Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi. Dari angka-angka ini terlihat bahwa kami serius dan berkomitmen untuk membangun Jabar Istimewa,” tegas Herman.
Untuk mendukung peningkatan belanja publik ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun.
“Target PAD kita Rp31 triliun, di antaranya PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5 triliun,” jelasnya.
Herman mengakui bahwa target pendapatan ini cukup ambisius, namun diperlukan untuk menjaga semangat kerja dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. “Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan,” ucapnya.
Namun, tantangan baru muncul seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat. Subsidi kendaraan listrik berpotensi mengurangi pendapatan dari PKB dan BBNKB. Pemerintah pun menyiapkan strategi mitigasi agar pendapatan daerah tetap stabil dan pembangunan tidak terganggu.
“Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai,” tutup Herman.
