Jakarta, Matasosial.com – Pimpinan DPR RI bersama pemerintah menyepakati PPPK paruh waktu jadi penuh waktu. Kesepakatan itu muncul di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. Selain itu, PPPK penuh waktu berpeluang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengapresiasi kesepakatan itu. Bahtra menilai kesepakatan itu memberi angin segar bagi tenaga PPPK. Karena itu, tenaga PPPK memperoleh kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan.
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra. Bahtra menyampaikan pernyataan itu seusai menerima aspirasi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia, Anton Suroso Hartanto. Pertemuan itu juga melibatkan perwakilan PPPK paruh waktu dan guru non-ASN di Senayan.
PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Perkuat Kepastian Status Kepegawaian
Bahtra menjelaskan persoalan status PPPK menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Selain itu, Partai Gerindra bersama Presiden Prabowo terus mendorong kepastian masa depan PPPK. Karena itu, tenaga PPPK paruh waktu dan penuh waktu memperoleh perhatian yang sama.
Kemudian, kesepakatan DPR dan pemerintah tidak hanya menyangkut perubahan status. Kesepakatan itu juga mencakup pembiayaan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, skema pembiayaan itu menjadi poin penting perjuangan Komisi II DPR RI. Karena itu, kepastian penghasilan menjadi kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya. Bahtra menilai pembiayaan APBN memberi kepastian penghasilan bagi PPPK. Selain itu, pembiayaan itu mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga PPPK.
PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Menunggu Peraturan Pemerintah
Meski demikian, Bahtra menegaskan kesepakatan itu masih butuh aturan pelaksanaan. Karena itu, DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah itu menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan PPPK.
Bahtra berharap regulasi itu segera terbit agar PPPK tidak terus berada dalam ketidakpastian. Selain itu, PPPK membutuhkan kepastian status kepegawaian dan penghasilan. Karena itu, pemerintah perlu menindaklanjuti harapan bersama secara cepat.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkas Bahtra.
