SORONG – Pemerintah resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk seluruh wilayah Papua dengan Kota Sorong sebagai lokasi perdana. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Senin (27/4/2026).
Program ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat di kawasan timur Indonesia. Menteri PKP menegaskan bahwa BSPS adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat. “Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Ara memastikan pelaksanaan program dimulai Mei 2026 agar masyarakat segera merasakan manfaatnya. Ia menekankan bahwa negara kini hadir hingga pelosok Papua. “Selama puluhan tahun, seperti negara tidak pernah hadir secara nyata di beberapa wilayah Papua. Sekarang kita akan hadir, turun langsung, dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat, termasuk rumah hingga ke pelosok,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah meningkatkan alokasi BSPS secara signifikan. “Kita tingkatkan kuota BSPS di seluruh Papua menjadi minimal sekitar 21.000 unit yang tersebar di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota. Artinya setiap kabupaten/kota mendapatkan minimal 500 unit,” jelasnya.
Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui skema swadaya. “Melalui skema swadaya, masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya. Ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” tambah Ara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas langkah Kementerian PKP. “Kami memberikan apresiasi kepada Menteri PKP yang sudah hadir dan turun langsung ke Papua. Selama ini belum pernah ada program perumahan yang dilakukan secara masif seperti ini di Papua,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pendataan, verifikasi, dan dukungan kebijakan agar program berjalan lancar.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu juga menegaskan komitmen daerah. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program BSPS ini dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Peluncuran BSPS se-Papua di Sorong diharapkan menjadi momentum percepatan penanganan RTLH di wilayah timur Indonesia. Pemerintah memastikan pelaksanaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, dengan pendampingan teknis di lapangan.
Melalui program ini, Kementerian PKP menegaskan komitmen pemerataan pembangunan perumahan hingga ke seluruh pelosok Indonesia, agar masyarakat dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
