SUKABUMI, 6 Agustus 2026 – Di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, sebuah babak baru arah pembangunan daerah digulirkan. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali bersama Bupati Sukabumi H. Asep Japar bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penentuan arah masa depan Sukabumi.
Kesepakatan Anggaran: Fondasi Perubahan
DPRD dan Pemkab Sukabumi menyepakati perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini menjadi fondasi penyesuaian program pembangunan di sisa tahun berjalan, memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Budi Azhar menegaskan: “Setiap kebijakan yang dibahas hari ini harus memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. DPRD akan terus mengawal agenda-agenda strategis agar tidak berhenti pada tataran administratif saja,” tegas Budi Azhar.
Visi Masa Depan: Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi
Dalam kesempatan itu, Bupati Asep Japar memaparkan rancangan penyertaan modal daerah kepada Perumda Pesona Pariwisata. Langkah ini diproyeksikan sebagai motor penggerak ekonomi masa depan Sukabumi. Menurutnya, penguatan BUMD pariwisata akan membuka jalan bagi:
- Peningkatan daya tarik destinasi wisata
- Dorongan investasi baru
- Penciptaan lapangan kerja
- Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ungkapnya.
Asep Japar menekankan: “Pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena itu, pengelolaannya harus diperkuat agar manfaatnya dirasakan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Kepedulian Inklusif: Hak Disabilitas
Selain anggaran dan pariwisata, DPRD juga menyetujui Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sebuah langkah visioner yang menegaskan bahwa pembangunan masa depan Sukabumi harus inklusif, merangkul semua lapisan masyarakat.
Simbol Kesepahaman
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Ketua DPRD dan Bupati Sukabumi. Tanda tangan itu bukan sekadar formalitas, melainkan simbol kesepahaman legislatif dan eksekutif dalam menjaga kesinambungan pembangunan.