Jakarta — Di tengah kebutuhan tenaga kerja yang semakin spesifik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata industri. Langkah ini diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara pelatihan dan kebutuhan lapangan, sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja lebih optimal.
Sinergi ini dibahas dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (23/04/2026).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa forum tersebut bertujuan menyelaraskan program vokasi pemerintah dengan kebutuhan riil industri. “Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” ujarnya.
Dalam diskusi terungkap bahwa program pelatihan yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai dengan kawasan industri. Menanggapi hal itu, Kemnaker akan menyesuaikan pelaksanaan pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran. “Tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif. Ada KEK yang bilang kami butuh pelatihan ke arah sini, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap. Ini yang insyaallah akan difasilitasi oleh Kemenko,” jelas Yassierli.
Salah satu hasil utama forum ini adalah kesepakatan untuk memprioritaskan sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta bagi kebutuhan industri di KEK dan PSN. Selain itu, pemerintah menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia, sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman kerja langsung di kawasan industri.
Menaker menambahkan, pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki keunggulan fleksibilitas dengan durasi relatif singkat, dua hingga tiga bulan. Ke depan, pelatihan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga dimungkinkan berlangsung langsung di fasilitas industri atau pabrik di KEK.
Ia menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Kemnaker, Kemenko Perekonomian, dan pengelola KEK. “Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pelatihan vokasi benar-benar menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sehingga tenaga kerja Indonesia siap bersaing dan berkontribusi langsung pada pertumbuhan industri nasional.
