Jakarta, 23 April 2026 – Di tengah derasnya arus informasi di ruang digital, isu hoaks kesehatan kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa penanganan hoaks kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan patroli siber atau mekanisme aduan konten.
Dalam audiensi bersama Kementerian Kesehatan dan Risk Communication and Community Engagement (RCCE) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026), Nezar menyampaikan bahwa hoaks kesehatan memiliki dampak luas karena menyentuh kepentingan semua orang. “Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa jumlah konten hoaks kesehatan yang bisa mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu sulit dideteksi dengan metode biasa. “Untuk mendeteksi hoaks kesehatan dengan jumlah konten yang mungkin ada puluhan ribu atau mungkin juga bisa ratusan ribu, ini agak sulit menggunakan metode biasa,” tegasnya.
Sebagai solusi, pemerintah mendorong pendekatan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian keterangan pada konten agar publik memahami sumber informasi. “Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate untuk membuat konten-konten kesehatan,” jelas Nezar.
Ia menambahkan, langkah ini bukan untuk membatasi masyarakat berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas konten. “Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya, menekankan pentingnya verifikasi sumber.
Lebih lanjut, Nezar menilai perlu adanya dasar kebijakan bersama antara Kementerian Komdigi dan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat koordinasi dengan platform digital. “Mungkin yang kita garis bawah ya itu tadi ya. Supaya lebih enak nanti pengaturannya dan juga follow-up-nya, kita usulkan ada MoU antarmenteri Menkomdigi dengan Menkes,” katanya.
Pendekatan ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya, namun pencegahan tetap menjadi kunci utama. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan platform digital, pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman dan Koordinator RCCE Rizky Ika Syafitri, menandai langkah awal menuju sinergi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan hoaks kesehatan di ruang digital.
