BOJONGSARI, JAMPANGKULON — Pemerintah Desa Bojongsari secara resmi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Jumat, 19 September 2025, sebagai instrumen demokrasi partisipatif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahun anggaran 2026. Bertempat di aula kantor desa, forum ini dihadiri oleh lebih dari 60 peserta yang merepresentasikan unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, TR, RW, pemuda, perwakilan dusun, lembaga kemasyarakatan, serta unsur keamanan dari TNI dan Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Musrenbangdes tahun ini mengusung semangat “Sukabumi Bumi Mubarokah” sebagai landasan nilai pembangunan yang berorientasi pada keberkahan, kebersamaan, dan gotong royong. Forum ini menjadi wahana strategis untuk menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan potensi lokal dan tantangan eksternal yang dihadapi desa, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Penyesuaian RPJMDes dan Penetapan DURKPDes: Respons terhadap Dinamika Sosial-Ekonomi
Salah satu agenda utama dalam Musrenbangdes Bojongsari 2025 adalah pembahasan dan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) periode 2019–2027. Penyesuaian ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan potensi lokal, serta urgensi adaptasi terhadap tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Selain itu, forum menetapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKPDes) tahun 2027 sebagai acuan prioritas program yang akan diajukan ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Proses ini mencerminkan pendekatan berbasis kebutuhan dan partisipasi, di mana warga menyampaikan aspirasi secara terbuka, mulai dari peningkatan infrastruktur lingkungan, penguatan kelembagaan ekonomi desa (BUMDes), pemberdayaan UMKM, hingga pelestarian kuliner dan budaya lokal.
Pernyataan Kepala Desa: Pembangunan sebagai Proses Kolektif dan Spiritual
Dalam sambutannya, Kepala Desa Bojongsari, Rahmat, menegaskan bahwa pembangunan desa bukan sekadar proses teknokratis, melainkan manifestasi dari semangat kolektif dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.
“Musrenbangdes ini bukan hanya soal program, tapi soal menyatukan langkah. Perubahan RPJMDes dan penetapan DURKPDes adalah bukti bahwa Bojongsari tidak berjalan di tempat, tapi terus menyesuaikan diri dengan harapan warganya. Kami ingin pembangunan lahir dari suara warga, tumbuh dari kebutuhan nyata, dan membawa berkah bagi semua,” ujar Rahmat.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa fokus pembangunan tahun 2026 akan diarahkan pada peningkatan infrastruktur fisik di empat titik prioritas, khususnya di wilayah Kadus III dan Kadus IV. Dana Desa (DD) tahun 2026 telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Bojongsari bukan hanya desa administratif, tapi rumah bersama. Sukabumi Bumi Mubarokah bukan sekadar slogan, tapi jiwa dari setiap langkah pembangunan. Ketika warga, pemerintah, dan aparat bersatu, maka berkah itu nyata,” tambahnya.
Penutup Forum: Distribusi Insentif dan Harapan Sosial
Di akhir forum, Kepala Desa Rahmat menyampaikan laporan distribusi insentif kepada lembaga-lembaga desa sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam pembangunan sosial. Lembaga yang menerima insentif antara lain PKK, LPM, Karang Taruna, MUI, dan Binmas.
“Alhamdulillah, hari ini selesai dibagikan bagi mereka yang penerima. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan digunakan dengan baik di keluarganya masing-masing,” tutup Rahmat.
Musrenbangdes Bojongsari 2025 menjadi refleksi nyata bahwa pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek, tetapi tentang harapan kolektif, partisipasi aktif, dan tekad bersama untuk menciptakan ruang hidup yang bermakna dan berkelanjutan.
