SORONG – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua dengan Kota Sorong sebagai titik awal pelaksanaan. Program ini ditujukan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan timur Indonesia, Sabtu (25/4/2026).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa BSPS merupakan wujud nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan, Menteri Ara meninjau langsung rumah calon penerima bantuan di Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta Anggota DPR RI Komisi V Faujia Helga. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program di lapangan.
Ara memaparkan peningkatan signifikan alokasi BSPS di Papua. “Tahun lalu alokasi BSPS untuk Kota Sorong hanya 40 unit, tahun 2026 ini kita tingkatkan menjadi 607 unit. Secara keseluruhan, di Papua terdapat 42 kabupaten/kota, dan kita pastikan setiap kabupaten/kota minimal mendapatkan 500 unit. Dengan demikian, total alokasi BSPS di seluruh Papua kurang lebih mencapai 22.000 unit,” tegasnya.
Dalam kunjungan, ditemukan sejumlah rumah layak menerima bantuan namun terkendala verifikasi administrasi. Ara meminta pemerintah daerah membantu melengkapi dokumen agar bantuan tepat sasaran.
Kegiatan peluncuran juga disertai simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat untuk meningkatkan transparansi anggaran. Dari simulasi terhadap tujuh penerima bantuan dengan total biaya Rp150,5 juta, diperoleh efisiensi 10,34 persen sehingga dana Rp15,5 juta dikembalikan kepada masyarakat untuk tambahan bahan bangunan.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat menekankan bahwa kebutuhan RTLH di wilayahnya masih besar, mencapai sekitar 18.000 unit. “Program BSPS ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menteri Ara menambahkan, BSPS bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. “Melalui skema swadaya, masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya. Ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan menumbuhkan rasa memiliki,” jelasnya.
Peluncuran BSPS di Sorong diharapkan menjadi momentum percepatan program di seluruh Papua. Pemerintah memastikan pelaksanaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, dengan dukungan bahan bangunan lokal serta tenaga kerja setempat.
Dengan langkah ini, Kementerian PKP menegaskan komitmen pemerataan pembangunan perumahan hingga ke wilayah timur Indonesia, agar masyarakat Papua dapat merasakan manfaat hunian layak dan berkelanjutan.
