SORONG – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya memperbaiki kualitas permukiman di kawasan timur Indonesia dengan menjadikan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, sebagai lokasi prioritas penataan kawasan kumuh. Kunjungan lapangan dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (27/4/2026).
Menteri PKP menekankan bahwa penataan kawasan kumuh bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kita ingin kawasan yang saat ini kumuh bisa ditata menjadi lingkungan yang layak huni, sehat, dan manusiawi. Ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Menteri Ara.
Ia memastikan program akan segera berjalan. “Kegiatan penataan kawasan kumuh ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan perubahan,” tegasnya.
Rencana penanganan mencakup kawasan seluas 15,4 hektare dengan intervensi terpadu. Pemerintah akan membangun 56 unit sanitasi di darat dan 19 unit di tepi laut, lengkap dengan septic tank. Selain itu, ada 68 unit rumah yang ditata melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Infrastruktur lingkungan juga diperkuat dengan pembangunan jalan sepanjang 1.647 meter, drainase 735 meter, serta penerangan jalan umum di 30 titik.
Aspek mitigasi bencana turut diperhatikan dengan penyediaan jalur evakuasi, sosialisasi kebakaran, dan pemasangan rambu evakuasi. “Penataan kawasan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi, mulai dari perbaikan rumah, sanitasi, infrastruktur dasar, hingga aspek keselamatan lingkungan,” jelas Menteri Ara.
Dalam kunjungan, ia berdialog langsung dengan warga untuk menyerap aspirasi. “Kita ingin program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu kita turun langsung, melihat kondisi riil, dan mendengar langsung dari warga,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan peran penting pemerintah daerah. “Pemerintah daerah harus aktif, terutama dalam penataan tata ruang, legalitas lahan, dan dukungan kebijakan agar program ini berjalan lancar dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa data akurat menjadi kunci agar intervensi tepat sasaran. “Kami akan mendukung dengan data yang valid agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyatakan dukungan penuh. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menata kawasan kumuh di Sorong agar menjadi lingkungan yang lebih layak, sehat, dan tertata,” ujarnya.
