Matasosial.com, Jakarta Rabu 4 November 2026 – Dugaan Penyadapan Prabowo buat prihatin. Istana tegaskan informasi sensitif bisa ancam kepentingan dan kedaulatan bangsa. Simak pernyataan resmi Prasetyo Hadi di sini.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Selain itu Prasetyo Hadi menjelaskan perkembangan terbaru terkait Dugaan Penyadapan Prabowo. Kemudian Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden meminta proses hukum berjalan sesuai aturan.
Kapolri Sampaikan Laporan Dugaan Penyadapan Prabowo
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan perkembangan perkara kepada Presiden. Selanjutnya Presiden memberikan dukungan penuh kepada Kapolri. Selain itu Presiden memberikan arahan agar Kapolri menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya.
“Bapak Presiden tentu memberikan dukungan dan arahan kepada Bapak Kapolri untuk melakukan proses sebagaimana yang seharusnya,” kata Prasetyo.
Istana Minta Publik Tunggu Hasil Penyidikan
Sementara itu Prasetyo Hadi meminta publik bersabar terkait motif Dugaan Penyadapan Prabowo. Ia menegaskan bahwa penyidik masih bekerja untuk mengungkap seluruh fakta. Kemudian ia meminta publik menunggu hasil penyidikan secara lengkap dan detail.
“Secara lengkap dan detail, itu kita tunggu dari proses penyidikan,” ujarnya.
Presiden Nilai Dugaan Penyadapan Prabowo Sangat Mengkhawatirkan
Di sisi lain Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan Presiden atas Dugaan Penyadapan Prabowo. Ia menjelaskan bahwa dugaan tersebut menyasar Presiden, menteri, pimpinan partai politik, dan tokoh organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu Presiden menilai dugaan tersebut sangat mengkhawatirkan bagi kepentingan seluruh rakyat.
“Beliau sangat prihatin. Institusi yang berada di bawah Presiden, kemudian melakukan upaya sedemikian (penyadapan). Tentunya itu sangat memprihatinkan. Sekali lagi, sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya,” kata Prasetyo.
Informasi Sensitif Bisa Bahayakan Bangsa
Selanjutnya Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden menaruh perhatian besar pada perkara ini. Ia menegaskan bahwa informasi di lingkaran kepala negara dan pimpinan negara sangat sensitif. Dengan demikian penyalahgunaan informasi tersebut dapat membahayakan bangsa dan kedaulatan negara.
“Nah, karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara, di situ kan banyak informasi sangat sensitif. Bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,” ujarnya.
